CIMAHI – Sekretariat DPRD Kota Cimahi tengah menjadi pusat perhatian publik setelah terungkapnya proyek pengadaan satu unit tiang bendera dengan nilai yang fantastis. Proyek yang bersumber dari APBD 2025 tersebut dinilai tidak rasional dan merugikan perasaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Kritik Keras dari Ormas Cobra
Deddy Supriadi, atau yang akrab disapa Deddy Cobra, menyatakan menjaminnya atas kebijakan anggaran tersebut. Sebagai tokoh dari Ormas Cobra—organisasi yang berperan dalam sejarah berdirinya otonomi Kota Cimahi—Deddy menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial harus tetap berjalan tegak.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), proyek berjudul “Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tiang Bendera)” ini diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp198.000.000.
“Menghabiskan hampir Rp200 juta hanya untuk sebuah tiang bendera di kantor wakil rakyat benar-benar menyakiti hati kami,” ujar Deddy, Kamis (5/2/2026).
Markup Ketimpangan Sosial dan Dugaan
Deddy menyoroti kontrasnya fasilitas mewah di kantor DPRD dengan realitas kehidupan warga Cimahi. Ia menyebutkan bahwa saat ini masyarakat masih berjuang melawan tingginya angka kemiskinan dan rendahnya daya beli.
Berikut adalah detail proyek teknis yang dipermasalahkan:
Kode RUP: 59245783
Uraian: Tiang Bendera + Pemasangan
Spesifikasi: Stainless Steel tinggi 8 meter
Perbandingan Harga Pasar:
Deddy mengungkapkan adanya selisih harga yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan harga pasar normal. Berdasarkan riset harga tiang bendera stainless kualitas premium:
Harga di Pasaran: Maksimal sekitar Rp11,5 juta (untuk tinggi 12 meter).
Anggaran DPRD Cimahi: Rp198 juta (untuk tinggi 8 meter).
“Ada pertanyaan besar mengenai efisiensi anggaran. Harga di luar sana jauh di bawah itu, bahkan untuk ukuran yang lebih tinggi,” tambahnya.
Konfirmasi Pihak Terkait
Hingga saat ini, pihak Sekretariat DPRD Kota Cimahi belum memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan pemborosan anggaran ini. Kepala Sekretariat DPRD Cimahi, Budi Raharja, melaporkan sedang bertugas di luar kota dan belum bisa memberikan klarifikasi.
